IBUKOTA DAN KETIMPANGAN EKONOMI
Gambar Harian.analisasdaily.com
Untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi DKI, maka pemerintah pusat pada tahun 2018 memberikan "Transfer ke DKI sebesar 19,4 Triliun dari Pemerintah Pusat (Kompas.com/13/12/2018) pembenahan Ibukota memang perlu dilakukan melihat kondisi permasalahan Jakarta yakni kemacetan yang sudah sangat mengkhawatirkan.
Pembangunan yang dilakukan hendaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali masyarakat menengah kebawah, karena memang hakikat pembangunan adalah pemerataan. Pemerataan ekonomi menjadi masalah yang sangat sulit untuk di atasi di Jakarta.
Ketimpangan Ekonomi sendiri adalah kondisi dimana terjadi ketidak seimbangan, dalam hal ini adalah pendapatan antara si kaya dan si miskin, dalam kasus di Jakarta sangat kontras sekali terlihat jauh perbedaannya di antara kehidupan kota yang begitu glamor terdapat pemukiman miskin. Diantara gedung-gedung bertingkat masih banyak penduduk miskin yang bahkan harus tidur di jalan karena tidak memiliki rumah.
Gambar : Liputan6.com
Menurut World Bank ada 4 penyebab ketimpangan di Jakarta yakni.
Yang pertama adalah ketimpangan peluang. nasib anak yang di lahirkan dalam keluarga miskin ditambah dengan tingkat pendidikan orang tua mereka dan lingkungan. bagi World Bank awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka di kedepannya.
Kedua adalah ketimpangan pasar kerja. Pekerja dengan keterampilan tinggi akan mendapatkan gaji yang relatif besar sedang sebaliknya pekerja dengan kemampuan rendah akan mendapatkan gaji yang lebih kecil dan peluang untuk mengembangkan keterampilan sangat tipis. Akibatnya mereka terperangkap dalam duni kerja informal dengan gaji yang kecil.
Masalah yang ketiga adalah konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh kaum elit, kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti, saham. Yang mana hal ini tidak dimiliki oleh penduduk miskin, sehingga kaum elit makin kaya dan penduduk miskin makin susah.
Ketimpangan dalam menghadapi gonjangan. Kaum elit di Jakarta memiliki dana cadangan yang dapat di gunakan sebagai dana darurat apabila terjadi hal yang tidak di inginkan, kondisi ini justru berbanding terbalik dengan penduduk miskin apabila terjadi gonjangan maka akan menurunkan kemampuan mereka memperoleh pemasukan dan melakukan investasi pada pendidikan dan kesehatan
Olehnya pemerintah perlu melihat kembali apakah pertumbuhan dan pembangunan sudah dirasakan oleh seluruh rakyat atau hanya dirasakan oleh segilintir orang saja.
Oleh Purnama
Komentar
Posting Komentar