Dampak Ekologi Pemindahan Ibu Kota

Gambar : Tribunnews.com

Ibu kota secara resmi akan di pindahkan ke Kalimantan hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26/8 pada konferensi pers yang di laksanakan di istana negara.

Dalam keputusan pemindahan tersebut terdapat pro dan kontra yang terjadi baik itu masyarakat awam maupun para akademisi. Terlepas dari masalah itu sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana, saya ingin mengkaji hal ini dari perspektif lingkungan hidup.

Secara geografis luas pulau kalimantan adalah 743.330 km dengan luas hutan mencapai 40,8 juta hektare. Dengan luas hutan tersebut menjadikan Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia. 

Tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk juga mempengaruhi tingkat deforestasi hutan di kalimantan semakin meningkat, para ilmuwan di Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menggunakan serangkaian gambar satelit untuk memetahkan perluasan pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan. Sebuah koleksi yang terbentang selama dua dekade, gambar tersebut memperlihatkan hilangnya hutan tua Kalimantan/Borneo.

Adapun pengalihfungsian lahan dilakukan guna keperluan ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp (ditandai warna hitam pada peta) dan hilangnya hutan (perubahan waran hijau ke warna lain di peta). Hijau ke putih = hilangnya lahan hutan, hijau ke hitam = penebangan hutan menjadi perkebunan di tahun yang sama, hijau menjadi biru = hutan secara permanen di buat menjadi bendungan PLTA.

Berdasarkan riset, antara tahun 2000 dan 2017 di temukan 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di kalimantan, turun 14%.

Dari data di atas menunjukan bahwa tiap tahun hutan di Kalimantan selalu mengalami deforestasi hal ini di akibatkan alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pulp, maupun untuk pertambangan.

Pemindahan ibu kota di perkirakan akan membutuhkan wilayah sebesar 180 ribu hektare, sekitar 40 ribu hektare adalah kawasan ibu kota induk dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa dimana pemerintah akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau 40%, dengan perkiraan biaya sekitar 466 triliun.

Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan maka kemungkinan hutan yang saat ini sudah berkurang karena ekspansi perkebunan akan bertambah guna keperluan wilayah baru untuk ibu kota. Apalagi dengan laju pertumbuhan penduduk yang besar di tambah dengan migrasi penduduk ke ibu kota baru, akan membutuhkan lahan baru sehingga potensi pengalihfungsian hutan sebagai pemukiman juga akan semakin membesar.

Walaupun pemerintah mengatakan tidak akan merusak kawasan hutan yang sudah ada tetapi hal ini sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai jaminan sebagai contoh dari buruknya tata ruang wilayah adalah Jakarta, permasalahan yang saat ini terjadi adalah masalah urbanisasi yang tidak terkendali, imbas dari hal ini adalah munculnya pengangguran, pemukiman kumuh, dan masih banyak lagi hal lainnya.

Pemerintah sebaiknya menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta terlebih dahulu, sebelum memindahkan ibu kota, dengan pemindahan ibu kota pemerintah bukan menyelesaikan masalah tetapi memindahkan masalah baru ke Kalimantan.

Kemudian pemerintah harus merencanakan secara matang tentang dampak dari urbanisasi penduduk sampai dengan saat ini belum ada public hearing dari pemerintah, mendengarkan masukan dari publik termasuk masyarakat, LSM, dan sebagainya adalah sangat penting dalam memutuskan suatu kebijakan.

Dengan berkurangnya hutan juga mengancam tempat tinggal orang utan yang merupakan spesies asli Kalimantan dan bukan cuman itu Kalimantan juga merupakan tempat tinggal spesies endemik yang hanya bisa di temukan di pulau Kalimantan, seperti gajah kerdil, kucing merah, beruang madu, dan masih banyak lagi.

Gambar : BBC.com

Kondisi orang utan sekarang terancam punah (critically endangered), berdasarkan data Forum Orang Utan Indonesia (Forina) total habitat orang utan di Kalimantan (Pongo pygmaeus) di perkirakan tinggal 57.000 ekor sementara di Sumatera (Pongo abelii) hanya sekitar 14.000 ekor.

Dengan berkurangnya hutan yang merupakan habitat orang utan, juga menimbulkan masalah baru seperti konflik manusia dengan hewan. Konflik ini terjadi karena konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan pemindahan ibu kota akan turut menyumbang deforestasi hutan.

Olehnya itu pemerintah perlu mengkaji kembali tentang dampak jangka panjang pemindahan ibu kota yang mungkin akan di timbulkan apakah manfaatnya yang akan di dapat lebih besar atau malah sebaliknya justru merugikan.